Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Luncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan 2024

Bawaslu Luncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan 2024

Lebong, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten – Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong Melky Agustian, S.H., menghadiri Peluncuran Indek Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan 2024, Bengkulu masuk dalam kategori Rendah.  Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dalam rangka untuk melakukan pemetaan potensi Kerawanan Pemilu dan Pemilihan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Jakarta, 16 Desember 2022

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, S.H., LL.M., dalam pelucuran IKP 2024, meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk memanfaatkan data-data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 dengan baik. Sebab, data tersebut bisa digunakan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024 “IKP merupakan parameter sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia ke depan. Maka harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya saat memberikan kata sambutan di peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Dalam kesempatan itu juga ketua Bawaslu RI berharap pesta demokrasi 2024 tidak dihiasi oleh berita bohong, politisasi sara dan kampanye hitam. Seluruh pihak terkait dan masyarakat harus bersama-sama menjaga suasana pemilu dan pemilihan agar berjalan kondusif.

Dalam pelucuran IKP tersebut Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memaparkan IKP Pemilu dan Pemilihan 2024 “Dalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi yaitu, Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86) Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04). Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, diantaranya, Banten (66,53) Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27) dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, diantaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69) dan Jambi (12,03)”, paparnya

“IKP ini menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran”, tambahnya

Mengakhiri sambutannya, Lolly Suhenty berpesan “Kami harap semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,” pungkasnya.

Penulis: Angger Saputra

Editor: Melky Agustian

Tag
Berita
Edukasi Pemilu
Pengawasan