Rapat Daring Tindak Lanjut Hasil Monev Humas Dan Datin Bawaslu RI

Lebong – Bawaslu Kabupaten Lebong mengikuti Rapat Daring bagi Bawaslu Kabupaten/Kota terkait Tindak Lanjut Hasil Monev Dari Humas Dan Datin Bawaslu RI yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, Jum’at 11 Juni 202i  di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebong, Senin, 14/06/2021.

Ketua Jefriyanto dan Anggota Melky Agustian serta staf PHL dan staf Datin (SDM) Bawaslu Kabupaten Lebong, mengikuti Rapat Daring bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu tersebut.

Rapat Daring Tindak Lanjut Hasil Monev Humas Dan Datin Bawaslu Ri yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu tersebut terkait Kehumasan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi Hukum,Humas, dan Datin Dodi Herwansyah serta Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Apriyanto Kurniawan.

Acara dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Apriyanto Kurniawan, S. IP., M. AP dan arahan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Dodi Herwansyah,S.Pd., M.M.

Dalam rapat tersebut Dodi menyampaikan beberapa hasil reviu yang dilakukan oleh Bawaslu RI, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam Media Sosial.“Saya memberikan waktu satu minggu untuk memperbaiki kekurangan yang ada dikehumasan dan apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Bagaimana kita meningkatkan kelembagaan ini menjadi lebih baik,” tutur dodi.

Lebih lanjut Dodi Herwansyah, mengharapkan 4 (empat) media mengunakan profil yang sama agar dapat mempermudah dalam mengakses akun berdasar Kabupaten/Kota masing-masing.

Selanjutnya, Apriyanto juga turut memberi beberapa arahan terkait hal teknis yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/kota, diantaranya: Pertama Bawaslu Provinsi Bengkulu akan berkirim surat resmi kepada Bawaslu RI terkait meminta E-mail Kehumasan. Ke dua Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota segera memperbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kehumasan Bawaslu RI, dan yang terakhir meminta Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan identifikasi terhadap media sosial yang dimiliki.