Penegakan Hukum Pemilu, Kajari : Kedepankan Penindakan dan Sosialisasi Secara Humanis
|
Penegakan Hukum Pemilu, Kajari : Kedepankan Penindakan dan Sosialisasi Secara Humanis
Lebong, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong – Kepala Kejaksaan Negeri Lebong, Arief Indra Kusuma Adhi, S.H., M.Hum. berharap pada saat menangani penindakan pelanggaran maupun sosialisasi penyelenggaraan tahapan pada Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang melalui pendekatan secara humanis dengan mengedapan adat dan kearifan lokal. Hal ini diungkapkannya saat jajaran Bawaslu Kabupaten Lebong melakukan koordinasi dan audiensi ke Kejaksaan Negeri Lebong, Selasa (5/7/2022).
“Kami berharap kedepan dalam melaksanakan tugas-tugas pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang dapat dilakukan dengan pendekatan secara humanis, baik dalam melakukan penindakan ataupun sosialisasi. Kalau permasalahannya dapat diselesaikan secara adat dan kekeluargaan kenapa tidak, dan kami juga berharap dalam edukasi dengan masyarakat agar dapat disampaikan dengan kearifan lokal atau bahasa daerah agar mudah dipahami," ungkap Kajari yang akrab disapa Arief tersebut.
Dalam rangka memaksimalkan upaya penegakan hukum pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024 agar berjalan lancar, aman dan damai, Bawaslu Kabupaten Lebong perkuat sinergisitas dengan Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Lebong dengan melakukan audiensi ke Kejaksaan Negeri Lebong. Koordinasi ini sebagai lanjutan dari koordinasi dengan jajaran Kepolisian Resor Lebong yang dilakukan sehari sebelumnya, Senin (4/7/2022).
Pada kesempatan itu jajaran Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lebong, Jefriyanto, S.P. (Ketua), Melky Agustian, S.H. (Anggota), Sabdi Destian, S.Sos. (Anggota) dan M. Rafki, S.H. (Koorsek) bertemu langsung dengan Arief Indra Kusuma Adhi, S.H., M.Hum. (Kajari), dan Alman Noveri, S.H., M.H. (Kasi. Tindak Pidana Umum) Kejari Lebong.
Dalam momen tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong menyampaikan pentingnya sinergisitas Penegak Hukum dalam menyuksekan Pemilu 2024, “Untuk menyamakan persepsi dalam melakukan tugas-tugas penegakan hukum tindak Pidana pemilu, perlu membangun sinergi antar lembaga salah satunya Kejari Lebong, untuk itu kami (Bawaslu Kab. Lebong) meminta dukungan personil dari Kejari untuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Lebong pada Pemilu 2024,” ucapnya.
“Dasar pelaksanaan Pemilu serentak 2024 masih menggunakan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk pembentukan Sentra Gakkumdu diatur dalam aturan pelaksananya yaitu Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang saat ini dalam proses revisi,” terang Jefri sapaan akrab Ketua Bawaslu Lebong.
Lebih lanjut Jefri menjelaskan pentingnya untuk menyamakan persepsi dan pandangan dalam penegakan hukum Pemilu, “ Sangat penting nantinya memberikan arahan dan pedoman kepada anggota Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terdapat perbedaan penafsiran dalam penanganan tindak lanjut laporan masyarakat, serta untuk tetap menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kejaksaan Negeri Lebong dalam pelaksaan Pemilu 2024,”tambahnya.
Terakhir, Kajari Lebong menyampaikan dukungannya untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menyentil terkait ultimum remedium, “Kami pihak Kejaksaan Negeri Lebong pada prinsipnya mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, baik untuk personil maupun yang lainnya, asal dikoordinasikan dengan baik, serta harus pula diingat bahwa penanganan tindak pidana pemilu nantinya merupakan upaya hukum terakhir yang harus ditempuh (Ultimum Remedium), karena kebijakan saat ini penegakan hukum termasuk hukum pemilu mengutamakan pada pemulihan keadilan (Restorative Justice) yang bertujuan menghasilkan putusan yang adil bagi semua pihak,” pungkasnya.
Ayoo, Sahabat Bawaslu kita juga dukung upaya penegakan hukum pemilu di Bumi Swarang Patang Stumang ini dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu terdekat. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. #AyoAwasiBersama.
Penulis: Angger Saputra
Editor: Sabdi Destian
Dokumentasi: Dedo Adeffiyo
