Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

LEBONG - Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong, Jefriyanto, SP mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (05/06/2020).

Peserta terundang dalam rapat tersebut yakni, Menko Polhukam, KPU, Bawaslu, DKPP, Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati) 9 Provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota serta Ketua Bawaslu Provinsi dan Bawaslum Kabupaten/Kota di 270 Daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020.

Dijelaskan oleh Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ,keputusan politik sudah disepakati dan sudah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh presiden. Mengenai waktu pelaksanaan sudah dipastikan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Sementara untuk kelanjutan tahapan Pilkada, KPU sudah menetapkan tanggal 15 Juni 2020 sebagai lonceng di mulai kembali tahapan yang sempat tertunda. Dari 15 tahapan pemilu yang ada 5 tahapan sudah berlangsung.

Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam forum itu menyatakan sepakat mengenai pelaksanaan Pilkada di Desember 2020, namun tetap harus memperhatikan keselamatan. Oleh karena itu ia meminta pemerintah tetap mengedepankan fasilitas APD bagi penyelenggara. Selain APD ia berharap Pemerintah dapat memberikan rapid test kepada jajaran penyelenggara.

“Bawaslu sudah mengupayakan jaminan BPJS untuk seluruh pengawas yang bersumber dari APBD. Namun hanya meng-cover hal-hal umum saja. Kami berharap agar ada kebijakan terhadap penanganan Covid-19 ini,” jelas Abhan.

Terakhir, Abhan menegaskan, Bawaslu akan bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik, senada dengan yang lain, Proffessor Muhammad selaku Ketua DKPP RI menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pilkada 2020.